Tantangan Industri Halal Tahun 2019

Indonesia adalah pasar industri halal terbesar di dunia karena memiliki penduduk mayoritas Islam.

Tantangan terbesar adalah apakah Indonesia siap mengembangkan industri pangan halal ditengah era globalisasi pangan dunia yang berubah begitu cepat.

Salah satunya berkaitan dengan produk hukum tentang halal yakni UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Apakah produk hukum ini sudah dijalankan dengan semestinya.

Di dalam UU No. 33 Tahun 2014 ini dipersyaratkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Pasal 4).

Serta kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak diundangkan.

UU ini berimplikasi sudah harus diberlakukan berlaku mulai pada bulan Oktober tahun ini, 2019.

Hal ini mendorong industri pangan Indonesia berlomba-lomba memastikan produknya sudah bersertifikat halal. Adanya kemandirian dan kedaulatan pangan sudah semestinya kita kerjakan.

Eksploitasi dan pengembangan bahan baku lokal potensial untuk pangan perlu mendapat dukungan tidak hanya dari pemerintah melainkan juga dari industri, akedemisi dan masyarakat.

Selain halal, di tahun 2019 juga tahun pelaksanaan Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) RI No. 63 (2015).

Isinya adalah tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji.

“Semua aspek ini jelas perlu dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, sehingga menjadi peluang tumbuh dan memenangkan kompetisi, ” ujar Purwiyatno Hariyadi dikutip dari Foodreview Indonesia Vol. XIV (2019).