Sejarah dan Perkembangan LPPOM MUI KALTIM

LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur didirikan pada tanggal 28 Oktober 1999 dengan keluarnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor245/MUI-KT/X1420/1999 yang ditandatangani oleh K.H. Sabranity.

Ditunjuk sebagai direktur dewan pelaksana untuk periode kepengurusan 1999-2002 adalah Ir. Iman. Selama periode awal organisasi, kegiatan yang dilakukan lebih banyak berkutat dengan pembenahan internal.

Pada periode kepengurusan ke dua, Ir. Iman masih dipercaya untuk memimpin kepengurusan baru untuk periode 2004-2009 (SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP-02/MUI-KT/IV/2005 tanggal: 06 Rabiul Awal 1426 H/15 April 2005 M).

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, maka kepengurusan yang baru lebih banyak diisi oleh kalangan akademisi dari Universitas Mulawarman dan praktisi dengan dasar kompetensi yang lebih beragam sesuai dengan kebutuhan LPPOM.

Dengan perubahan struktur kepengurusan ini, LPPOM MUI Provinsi Kaltim mulai dapat menjalankan roda organisasi dengan lebih baik.

Periode kepengurusan ke tiga  masa bakti 2009-2014 dipimpin oleh drh. H. Sumarsongko. Banyak hal yang telah dilakukan dalam rangka mengemban amanah yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan sertifikasi halal di Provinsi Kalimantan Timur sekarang ini sudah mulai berkembang sejalan dengan kinerja berbagai pihak yang semakin meningkat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa bantuan pemerintah dalam proses sertifikasi halal memberikan dampak yang cukup penting bagi tumbuhnya kesadaran konsumen khususnya ummat Islam akan pentingnya sertifikasi halal di Indonesia.

Demikian juga bagi ummat non muslim, semakin dimaklumi bahwa masalah halal bukan lagi issue agama, tetapi sudah menjadi tuntutan pasar di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim.

LPPOM MUI Kaltim sebagai lembaga otonom di bawah MUI Provinsi Kaltim menghadapi kendala yang tidak sederhana dalam proses sosialisasi dan sertifikasi masalah halal. Hal ini berkenaan dengan cakupan wilayah geografis Kalimantan Timur yang sangat luas dan akses transportasi yang masih sangat terbatas dan mahal.

Masalah lain adalah sedikitnya usaha besar yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang diharapkan dapat memberikan subsidi silang terhadap industri kecil.

Hampir sebagian besar tergolong industri rumahan (UKM) dengan modal yang terbatas, sehingga mengurus sertifikat halal bagi mereka masih dianggap mahal.

Kenyataan tersebut terlihat jelas dimana sumber pendanaan untuk sertifikasi halal sampai tahun 2010 sebagian besar masih dibantu oleh pemerintah melalui dana APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota maupun APBN melalui Dirjen IKM Kementerian Perindustrian RI.

Dengan kondisi tersebut di atas, maka adanya pembinaan dan bantuan dari pemerintah melalui peningkatan mutu IKM pangan menjadi suatu hal yang sangat tepat.

Sinergi yang baik antara MUI dan pemerintah akan dapat memenuhi aspek halal dan thoyib yang menjadi dambaan konsumen muslim di Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Timur pada khususnya.

sumber: https://halalkaltim.blogspot.com/2018/08/