Implementasi Strategi Kampung Iklim Plus di Kaltim

Untuk peningkatan kapasitas pendamping dan perangkat desa dalam pembangunan berkelanjutan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kutai Barat bekerja sama dengan P3MD Kutai Barat dan WWF Indonesia, mengadakan Kegiatan Pelatihan Percepatan Pembangunan Rendah Emisi dalam Program Kampung Iklim Plus Mewujudkan Kaltim Hijau.

Adapun 194 peserta pelatihan terdiri dari aparat kampung, fasilitator lokal desa, dan fasilitator desa dari seluruh wilayah di Kabupaten Kutai Barat. Dan kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari di ruang pertemuan lantai II BP3D.

Platihan ini dilaksanakan secara virtual, dengan menggunakan aplikasi zoom meeting. Hal ini dilakukan mengingat protokol kesehatan harus ditaati secara ketat, karena penyebaran Covid-19 yang masih terus meluas, Rabu (30/9).

Pelatihan ini merupakan bagian dari pengimplementasian Strategi Kampung Iklim Plus di Kalimantan Timur, di mana salah satu keluarannya adalah FCPF Carbon Fund, yang memberikan insentif kepada pelaku yang terbukti dapat mengurangi kerusakan hutan, salah satu unitnya adalah desa/kampung.

Kegiatan ini juga melibatkan sejumlah narasumber dari tingkat lokal, provinsi dan nasional untuk turut andil menyampaikan materi terkait isu-isu yang berkaitan dengan strategi kampung iklim plus dan pembangunan berkelanjutan. Mereka berasal dari DPMPK Kutai Barat, Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kalimantan Timur, Bappenas RI, WWF Indonesia, dan Kementerian Desa PDTT.

Zulfira Warta, selaku Project Lead untuk Perubahan Iklim dari WWF Indonesia, menyatakan pelatihan ini bertujuan memfasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan Kampung Iklim Plus yang berkontribusi dalam pembangunan rendah emisi.

“Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kapasitas keterampilan metodologis, dan berbagai perangkat teknis terkait siklus pembangunan kampung iklim plus,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama Plt Asisten III yang juga  Kepala BP3D Ir H Achmad Sofyan MM, dalam arahannya menyatakan, materi pelatihan menjadi pedoman dalam merumuskan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan, sekaligus juga menjadi rujukan di dalam dokumen-dokumen perencanaan kedepannya.

“Kutai Barat masuk dalam skema pembangunan kewilayahan Provinsi masuk dalam kawasan industri pertanian Kukar dan Kubar, dan berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, arah dan fokus pembangunan Kabupaten Kutai Barat meliputi, peningkatan nilai tambah dan pembangunan pasar komoditas unggulan, peningkatan upaya rehabilitasi lahan kritis, pemberdayaan, dan masyarakat sekitar hutan,” sambungnya.

Selanjutnya, Asisten III berpesan agar peserta mampu memahami prinsip dan praktik tata kelola pembangunan kampung iklim plus. “Saya harapkan mereka juga mampu memahami metode dan berbagai perangkat teknis siklus pembangunan Ekonomi Hijau Kalimantan Timur,” tambahnya.(hms)